Posted On March 24, 2017 By In Budaya And 616 Views

Prinsip-prinsip Pendidikan Pesantren

Ulasan atas esai Gus Dur berjudul Prinsip-prinsip Pendidikan Pesantren

I

Secara garis besar, dalam esai “Prinsip-prinsip Pendidikan Pesantren” ini, ada dua gagasan utama yang disampaikan oleh Gus Dur. Pertama, tiga unsur dasar pesantren yang oleh Gus Dur kemudian dijadikan sebagai dasar yang harus dipegang dalam pengembangan pendidikan pesantren. Kedua, empat biji tantangan yang “dikhawatirkan” akan mengoyak eksistensi tiga elemen dasar pendidikan pesantren yang dibahas pada poin pertama.

Gus Dur mendefinisikan pesantren secara teknis sebagai tempat di mana para santri tinggal, pesantren mirip dengan akademi militer dan biara, kemiripannya adalah dalam hal “orang-orang yang tinggal di sana”, mereka sama-sama dalam kondisi totalitas, tidak setengah-setengah, parsial, seperti umumnya pendidikan mainstream di Indonesia.[1]

Pesantren memiliki pola pendidikan yang unik, kata Gus Dur, sehingga tepat disebut sebagai subkultur. Setidaknya ada tiga elemen dasar yang menguatkan posisi pesantren sebagai subkultur. Pertama, kepemimpinan kiai di pesantren lepas dari struktur pemerintahan desa. Selain itu, pola kepemimpinan kiai di pesantren juga menganut ciri-ciri pramodern yang berasakan kepercayaan, bukan pola patron-klien yang semu. Menurut Gus Dur, kepemimpinan kiai atas santrinya juga didasari oleh konsep barokah dan “doktrin emanasi” dari para sufi. Meski demikian, Gus Dur juga tidak menafikan hasil riset Sidney Jones yang mengungkapkan bahwa secara eksternal kepemimpinan kiai sepenuhnya berkembang secara patron-klien.[2]

Kepemimpinan kiai dalam hal pendidikan di pesantren didasari oleh semangat pelestarian tradisi Islam dan kewajiban menjaga ilmu pengetahuan agama –yang kerapkali dilupakan dalam pendidkan modern— itu didasari oleh hadis nabi, “ulama pewaris para nabi”. Maka tidak heran jika dalam tradisi pesantren, pengetahuan ilmu agama diajarkan turun temurun, dari satu generasi ke berikutnya (bersanad) oleh kiai yang sudah menyiapkan bimbingan terarah untuk para santrinya.

Kedua, literatur universal atau kitab-kitab klasik yang seringkali juga disebut kitab kuning. Inilah sumber pengatahuan utama yang diajarkan secara turun menurun. Maka dari itu, elemen kedua ini tidak lepas dari kaitannya dengan kepemimpinan kiai. Menurut Gus Dur, hanya dengan cara mengajarkan ilmu pengetahuan inilah kemurnian ajaran-ajaran agama akan senantiasa terjaga, karena merurut konsep ini pula hanya para kiai yang memiliki otoritas untuk mengajarkan agama dan menafsiri dua sumber utama agama.

Kitab kuning tidak hanya memberikan pengetahuan yurisprudensi (hukum islam, fiqh) masa lampau atau sekadar ilmu hakikat saja, melainkan juga menganai peran kehidupan di masa depan bagi suatu masyarakat.

Ketiga, yang menjadi elemen dasar pesantren adalah nilai-nilai yang unik. Nilai ini tidak bisa dipisahkan dari dua elemen di atas, literatur sebagai sumber pengambilan nilai, serta kepemimpinan kiai sebagai model bagi penerapan nilai-nilai tersebut. Sistem nilai ini memaikan peran penting dalam membentuk kerangka berpikir masyarakat sesuai dengan yang dicita-citakan oleh pesantren.

Misalkan, seperti yang terjadi di magelang, pesantren-pesantren di sana dengan cara ini telah berhasil mengubah pola kehidupan masyarakat lokal menjadi berperikehidupan santri, menyerap ekspresi yang awalnya dianggap ‘tidak islami” menjadi sebaliknya.

Ketiga unsur yang menjadikan pesantren sebagai subkultur di atas, dielaborasi oleh Gus Dur menjadi prinsip-prinsip yang harus selalu ada beriringan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam dinamika pendidikan pesantren. Dalam esai ini, Gus Dur juga memaparkan ada empat tantangan yang perlu “diwaspadai” karena dapat mengancam eksistensi ketiga prinsip tadi.

Pertama, belajar dari buku terjemahan. Sebagian masyarakat menggunakan buku-buku terjemahan sebagai ‘kiai’ mereka. Gus Dur berpendapat hal ini dapat mengancam peran keilmuan (kitab kuning) dan keulamaan sang kiai. Tantangan pertama ini juga merongrong posisi kiai sebagai penjaga “ilmu pengetahuan yang benar”, karena dari hasil pembacaan terhadap buku-buku terjemahan akan menghasilkan paham-paham yang berneka warna tentang kehidupan.

Kedua, Ijasah. Konsep pendidikan pesantren yang awalnya berdasar pada konsep barokah, pada akhirnya harus digantikan oleh selembar ijasah yang merupakan produk dari formalisasi pendidikan. Kitab kuning kini bersaing dengan buku-buku sekolahan, para kiai juga harus tunduk pada skema-skema formal, baik dari dalam maupun luar pesantren. Hal ini berdampak pada perubahan pola kepemimpinan kiai yang unik, kata Gus Dur.

Ketiga, pesantren sebagai agen transformasi sosial. Di sini Gus Dur mengajukan empat “pertanyaan berat” perihal keterbatasan peran pesantren dalam membikin sebuah transformasi sosial. Salah satunya adalah menjadikan pesantren sebagai “basis pembanguan desa atau masyarakat”, ia di sini masih ‘meragukan’ peran pesantren sebagai agen transformasi sosial yang murni dan mendasar. Gus Dur menilai, apabila pesantren terlalu disibukkan dengan urusan transformasi sosial akan bisa melalaikan eksistensi pesantren yang pokoknya adalah sebagai sebuah lembaga pendidikan.

Terakhir, gerakan-gerakan Islam. Menurut Gus Dur, gerakan-gerakan Islam di Indonesia juga memiliki dampak terhadap pesantren. Setidaknya ada tiga kategori strategi yang digunakan oleh berbagai organisasi Islam. Pertama, sosiopolitik: upaya formalisasi lembaga-lembaga agama oleh negara yang diupayakan oleh partai-partai Islam. Kedua, kultural: strategi ini menekankan dialog terbuka dengan seluruh ideologi dan seluruh pemikiran filsafat, bertujuan untuk menyerap sebanyak mungkin pengetahuan dan informasi. Ketiga, sosiokultural: bermasyarakat dengan menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

II

Dalam “Pesantren sebagai Subkultur”, Gus Dur menyebutkan “haruslah diakui pula belum kuatnya dasar-dasar ilmiah bagi penggunaan istilah di atas (pesantren sebagai subkultur) bagi pesantren”[3].  Namun dalam esai ini, dengan tegas ia menerangkan bahwa “pesantren memang tepat untuk disebut sebagai sebuah subkultur”. Apa yang disampaikan Gus Dur dalam kedua tulisan ini memang sangat berkebalikan, mungkin pada masa rentang waktu pada saat menulis Pesantren sebagai subkultur dan Prinsip-prinsip Pendidikan Pesantren Gus Dur menemukan penguat atas teorinya itu, akan tetapi dalam esai ini ia tak menjelaskan lebih jauh berkaitan dengan hal itu.

Di awal esai ini, Gus Dur menyatakan kepemimpinan kiai di pesantren unik, karena menganut ciri-ciri pramodern yang bertumpu pada sistem kepercayaan, tidak seperti hubungan patron klien yang semu, ia juga menegaskan bahwa hubungan kepemimpinan kiai dan santri berdasar pada konsep barokah dan doktrin emanasi para sufi, akan tetapi Gus Dur kemudian menyebutkan “meski demikian” yang diteruskan dengan mengutip pendapat Sidney Jones yang berpendapat bahwa hubungan kiai dan santri berpola patron-klien.

Di sini Gus Dur agak sedikit blunder, bukankah konsep kepercayaan, barokah dan doktrin emanasi para sufi malah semakin memperkuat struktur hubungan patron-klien antara kiai dan santri? Namun, mengapa Gus Dur malah mengatakan bahwa konsep tersebut malah semu belaka?

Hal ini dikuatkan oleh Sukamto[4], bahwa dengan kepercayaan, barokah serta doktrin-doktrin sufistik malah semakin menjadikan “santri (klien) mengakui dan menerima sumber-sumber yang dimiliki kiainya (patron), klien akan menerima dan mengakui pengaruh tersebut dengan sadar dan sukarela. Sumber yang dimaksud dapat berupa tata nilai, struktur organisasi dan kekuasaan kiai.

Apabila dibentangkan lebih luas, konsep kepemimpinan kiai khususnya dalam ranah kependidikan memiliki dua ciri. Pertama sanad, seperti yang sudah dijelaskan di atas, yaitu ilmu pengetahuan yang diajarkan secara turun temurun dari generasi ke selanjutnya. Yang kedua, “Peralatan Pendidikan”. Istilah tersebut saya kutip dari artikel Ki Hadjar Dewantara yang ditulis pada tahun 1937[5]. Maksud dari peralatan pendidikan adalah cara-cara yang digunakan untuk mendidik, yang anatara lain:

  1. Memberi contoh (voorbeeld)
  2. Pembiasaan (pakulinan, gewoontevorming)
  3. Pengajaran (wulang-wuruk, leering)
  4. Perintah, paksaan dan hukuman (regeering en taucht)
  5. Laku (zelfbeheesching, zelfdiscipline)
  6. Pengamalan lahir dan batin (nglakoni, ngrasa, beleving)

Selanjutnya adalah mengenai istilah “literatur universal” yang digunakan Gus Dur dalam esai ini. Literatur universal di sini dimaknai sebagai kitab-kitab klasik atau akrab kita sebut sebagai kitab kuning. Di sini Gus Dur juga menyebutkan bahwa kitab kuning tidak hanya mengajarkan fiqh dan tasawwuf saja, akan tetapi juga “mengenai peran kehidupan di masa depan bagi suatu masyarakat”[6].

Mungkin itu yang dijadikan landasan Gus Dur menyebut kitab kuning sebagai sebuah literatur universal, akan tetapi pada kenyataan di lapangan, apakah betul pesantren juga mengajarkan apa yang disebut Gus Dur seperti yang dikutip di atas? Dalam konteks pesantren saat itu loh, ya. Tahun 1980-an.

Dan yang terakhir, menganai pesantren dan transformasi sosial. Ini pembahasan bakal luas sekali apabila dibahas secara holistik. Akan tetapi di sini saya hanya mempersoalkan, mengapa dalam esai ini Gus Dur seperti ‘pesimis’ bahwa pesantren mampu melakukan perubahan sosial?[7] Ia seperti khawatir betul bahwa apabila pesantren ikut campur dalam melakukan sebuah transformasi sosial, eksistensi pokok pesantren sebagai lembaga pendidikan akan tergoyahkan.

Padahal dalam esai ini juga Gus Dur menyebutkan bahwa pesantren “telah menjawab tantangan-tantangan masa lalu di Indonesia”.[8] Dan apabila ditarik ke belakang di masa awal masa perjuangan Mbahnya Gus Dur, Mbah Hasyim, mendirikan pesantren Tebuireng selain tujuannya adalah untuk menjadi lembaga pendidikan, cita-cita Mbah Hasyim juga ingin melakukan transformasi sosial terhadap kondisi “masyarakat bandit” desa Tebuireng pada saat itu? Wallahu A’lam.

 


[1] Lihat Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan, Wahid Institute, hal. 136

[2] Lihat Greg Fealy dan Greg Barton (Ed.), Tradisionalisme Radikal, Lkis, hal. 86

[3] Lihat Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi Pesantren, LKiS, hal. 1 atau Islam Kosmopolitan, hal. 88

[4] Lihat Sukamto, Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren, LP3ES, Hal. 80

[5] Ki Hadjar Dewantara, Dasar-dasar Pendidikan, th. 1937

[6] Lihat Islam Kosmopolitan hal. 141

[7] Ibid, hal. 146

[8] Ibid, hal. 145

Tags : ,

Mahasiswa Paramadina, aktif menulis di berbagai media.

Leave a Reply